Seskab Akan Libas Birokrasi yang Perlambat Pembangunan

Jakarta - Lancarnya pelaksanaan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, sangat tergantung pada jajaran teknis pemerintahan. Bila ada pejabat pemerintahan, BUMN, kementerian yang justru tindakannya menghalang-halangi, dipastikan akan ada sanksi setimpal.

“Birokrasi yang menghambat, akan saya libas. Itu bagian saya,” kata Seskab Dipo Alam di sela rapat pematangan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2025Istana Bogor, Bogor, Senin (21/2/2011).

Jajaran pemerintah yang dia maksud tentunya tidak termasuk menteri, gubernur, bupati dan pada wakilnya. Melainkan kepada pejabat teknis di tingkat bawahnya seperti eselon I-II-III kementerian, direksi BUMN dan sekretaris daerah di propinsi serta kodya/kabupaten.

Lebih lanjut dia menunjuk kasus mandeknya pelaksanaan program pembangunan di kementerian. Salah satunya akibat adanya pejabat kementerian yang terlalu lama duduk di posisinya bahkan mengakali menteri yang jadi atasannya.

“Mungkin karena dilihat menterinya juga gak paham, sebab itu jabatan politik. Orang yang seperti ini jadi seperti raja-raja,” imbuhnya.

(lh/mad)