Pajak Film Harus Perhatikan Pengusaha Bioskop

Jakarta - Pertambahan bea masuk impor film diminta memperhatikan pengusaha bioskop. Pemerintah pun diminta memperjelas pertambahan bea masuk itu.

"Mesti diperjelas lagi misal dampaknya akan menurunkan pendapatan harus dikontrol lagi dengan apa, dampak negatifnya akan seperti apa, lalu solusinya bagaimana. Pasti ada related bisnis yang terkait," ujar pengamat ekonomi Hendri Saparini.

Hendri mengatakan itu usai seminar 'Korupsi yang Memiskinkan' di Hotel Santika, Jl Aipda KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/2/2011).

Hendri juga meminta pemerintah jangan asal menaikkan bea masuk impor film. Pemerintah harus mengkajinya terlebih dulu.

"Misal kalau akan mengurangi pendapatan seperti penjualan minuman dan tranportasi, harus ada argumentasinya. Ini kan nggak ada, strategi kebijakannya harus jelas. Ini kan bukan soal ekonomi saja tapi juga sosial budaya," imbuh dia.

Hendri mengkhawatirkan pertambahan bea masuk impor film hanya dilatarbelakangi pendanaan. Seharusnya kebijakan itu membenahi industri film.

"Kalau digunakan alasan oleh pemerintah untuk menumbuhkan industri di Indonesia strateginya apa, sektor yang akan dikembangkan seperti apa. Harus ada penjelasan dari pemerintah atas kebijakannya. Harus ada orientasi jangka pendek dan jangka panjang," tutup dia.

(nik/vta)