H-1 Voting Angket Mafia Pajak, PAN Tegaskan Penolakannya

Jakarta - Satu hari menjelang voting hak angket DPR untuk mafia pajak, Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan kembali sikap politiknya. Mereka mendukung pengungkapan secara tuntas kasus isu
mafia pajak melalui proses hukum, bukan melalui mekanisme politik di DPR.

"Kami mendukung penuh dibongkarnya praktek mafia pajak dan pembenahan sistem pajak. Namun hak angket DPR bukan hal yang tepat," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, melalui telepon, Senin (21/2/2011).

Setidaknya ada empat alasan yang menjadikan penggunaan hak angket DPR untuk mengungkap kasus mafia pajak tidak tepat. Pertama adalah alasan efisiensi kerja, sebab sudah ada Panja Pajak di Komisi XI yang sedang bekerja dan bisa dioptimalkan untuk sekaligus mencakup isu mafia pajak.

"Sehingga tidak overlapping," sambungnya.

Alasan kedua adalah esensi dari hak angke. Hak angket peruntukannya adalah mengusut kebijakan pemerintah dan pelaksanaan UU yang dinilai bermasalah sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Sementara kubu pengusul hak angket sejauh ini belum memaparkan kebijakan mana yang dipermasalahkan sehingga DPR sampai perlu mengusutnya, melainkan masih berkutat pada dugaan pencemaran nama baik yang menjadi dampak dari isu mafia pajak.

Berikutnya adalah potensi terjadinya konflik antara dinamika proses politik di DPR dengan proses hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum.

"Seperti yang terjadi pada di kasus Century, buntutnya jadi KPK vs Timwas Komisi III DPR,"
ujar mantan pengamat politik ini.

Terakhir adalah risiko munculnya 'penumpang gelap' dengan agenda terselubung sebagai dampak dari politisasi kasus hukum. Sebuah kasus hukum yang proses penyelesaiannya dialihkan menjadi proses politik, selalu rentan menjadi alat transaksi politik.

"Sikap ini DPP PAN kordinasikan dan konsolidasikan ke Fraksi PAN sangat intensif. Enggak tahu kalau partai lainnya," jawab Bima ditanya soal kemungkinan ada politisi yang mbalelo.

(lh/nwk)