PD Akan 'Relakan' Mitra Koalisi yang Mbalelo

PD Akan 'Relakan' Mitra Koalisi yang Mbalelo

- detikNews
Senin, 21 Feb 2011 14:01 WIB
PD Akan Relakan Mitra Koalisi yang Mbalelo
Jakarta - Proses voting rapat paripurna DPR untuk hak angket pajak pada Selasa esok tak ubahnya menjadi ujian terakhir kesabaran Partai Demokrat (PD) terhadap soliditas partai politik anggota Setgab Koalisi. Kepada mitra koalisi yang mbalelo boleh jadi akan diceraikan dari Setgab dan otomatis palu godam berupa reshuffle akan ditimpakan kepada para politisi senior mereka yang duduk di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Demikian ungkap Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum mengenai langkah antisipasi terulangnya sikap mbalelo politisi mitra koalisi saat dilakukan vonis Pansus Century dalam vonis hak angket mafia pajak di rapat paripurna Selasa esok. Hal ini disampaikannya kepada detikcom, Senin (21/2/2011).

"Pada peristiwa ini, SBY dan PD akan mengambil langkah politik yang strategis. Sangat mungkin ada partai yang harus kami ikhlaskan mengambil jalan dan politiknya sendiri," ujar Anas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia sangat berharap ada kebersamaan di antara seluruh mitra anggota Setgab Koalisi. Karena itu komunikasi intensif terhadap pimpinan masing-masing parpol terus digalang. Namun, bila akhirnya fakta pada voting Selasa esok hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan masih saja ada anggota yang mbalelo, maka ada langkah politik strategis yang akan diambil sebagai konsekuensinya.

Anas menegaskan, keberadaan setgab bukan untuk menyeragamkan pendapat dan tetap menghormati ekesistensi masing-masing partai politik anggotanya. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam sebuah koalisi juga sangat menekankan perkara komitmen, konsistensi dan etika kerjasama sehingga ada perbedaan jelas antara mereka dengan oposisi.

"Biar sama-sama enak dan terang," sambungnya.

Lantas apakah langkah politik strategis yang akan ditempuh Presiden SBY berupa reshuffle kepada kader mitra koalisi yang tindakannya lebih cocok disebut oposisi?

"Kalau dalam pengertian teknis politiknya di kabinet, itu otoritas Presiden. Setahu saya, garis batas toleransi Presiden tinggal satu inci," jawab Anas tanpa menyebut parpol mana yang kadernya terancam reshuffle.

(lh/irw)


Berita Terkait