.webp)
"Tiga parpol itu Gerindra, PPP dan PKS," ujar Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari LSI, kepada detikcom, Senin (21/2/2011).
Menurutnya, peran paling menentukan ada di tangan Gerindra. Hal ini tercermin dari penegasan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto yang tidak ingin mengikuti irama parti lain, meski belum ada sikap resmi dari fraksi Gerindra di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan final Gerindra akan ditentukan pada hasil lobi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh PD dan Gerindra sepanjang hari ini. Bila terjadi kesepatan antara PD dan Gerindra tentang penolakan kasus mafia pajak, maka sidang Paripurna pada Selasa (22/2) depan, PKS diyakini akan ikut bergabung juga.
"Sebab gabungan antara Demokrat, PAN, PKB, Gerindra, dan PPP sudah mencapai 51% suara. Memang belum aman, tapi di atas kertas mereka sudah mayoritas dan PKS pasti tidak mau berada di pihak yang kalah," jelasnya.
Menyinggung kecenderungan mendukung hak angket yang PKS tampilkan selama ini, di mata Muhtadi, Sikap PKS tersebut merupakan upaya meraih kembali simpatisannya dari kalangan terpelajar. Di samping sebagai bargaining politik PKS terhadap PD menjelang reshuffle kabinet.
Jika akhirnya PKS berbalik menolak hak angket, lanjut Muhtadi menjelaskan, maka hanya PDIP dan Hanura yang temani Golkar. Meski politisinya dikenal pragmatis, tapi kecil peluang Fraksi Golkar menarik dukungannya, sebab DPP Golkar menilai isu mafia pajak telah mencemarkan nama baik dari partai dan Aburizal Bakrie, ketua umum mereka.
"Memang sepertinya Golkar bunuh diri, tapi tampaknya bagi Golkar ini sudah harga mati. Jadi nanti yang head to head, PD vs Golkar," ujarnya.
Lantas bagaimana dengan PDIP dan Hanura? Bukannya bisa saja yang didekati PD adalah keduanya sehingga yang mendukung hak angket hanya Golkar dan otomatis kalah dalam voting?
"Pada prinsipnya politisi itu konsisten untuk tidak konsisten. Jadi dalam politik semua bisa terjadi," terangnya.
(lh/fiq)
