"Ribuan orang akan bergabung dalam unjuk rasa di kota-kota utama," ujar juru bicara sebuah gerakan pemuda di Maroko, Saeed Bin-Jebli seperti dikutip Reuters, Minggu (20/02/11).
Maroko mempunyai sistem pemerintahan Monarki Konstitusional dengan parlemen yang dipilih oleh rakyat. Namun, dalam konstitusi, Raja mempunyai kuasa untuk membubarkan parlemen, memberlakukan situasi darurat dan berperan besar dalam pemilihan kabinet, termasuk Perdana Menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seruan protes ini ditanggapi positif oleh pejabat yang berwenang. Pemerintah telah bekerja sejak penobatan Raja untuk memperbaiki kondisi negara dengan sedikit kisah kesuksesan, baik terhadap pelanggaran HAM, kemiskinan yang merajalela ataupun pembarantasan buta huruf.
Namun, Menteri Keuangan Maroko, Salaheddine Mezouar, meminta rakyat untuk menolak aksi ini. Ia menilai, aksi tersebut akan merugikan rakyat Maroko sendiri.
"Kecerobohan selama beberapa minggu akan merugikan apa yang telah kita capai selama 10 tahun," ujar Salaheddine Mezouar.
(adi/fay)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini