PD Siap Hadapi 'Panggung' Hak Angket DPR untuk Mafia Pajak

Jakarta - Meski menilai penggunaan hak angket DPR untuk kasus mafia pajak hanya akan jadi panggung politik, PD siap bila usulan itu disetujui. Politisi PD akan mengusahakan proses politik tersebut untuk membongkar kasus mafia pajak melalui jalur hukum.

"Kami akan berusaha agar kasus mafia pajak dibongkar tuntas sampai akar-akarnya, lewat proses hukum yang tegas dan adil," ujar Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, kepada detikcom, Minggu (20/2/2011).

Menurutnya angket DPR untuk kasus mafia pajak tidak memiliki bahaya politik bagi Presiden SBY dan pemerintah. Hanya saja akan berpotensi mengaburkan proses penanganan kasus mafia pajak dan menghamburkan energi koalisi yang semestinya didayagunakan untuk kepentingan perbaikan.

"Ini hanya akan menjadi panggung tontonan tarian politik yang tidak ada manfaatnya bagi penegakan hukum dan pemberantasan mafia pajak," sambung Anas.

Menyinggung dukungan PKS dan Partai Golkar terhadap usulan penggunaan hak angket, untuk kasus mafia pajak yang bertentangan dengan mayoritas anggota Setgab Koalisi, menurutnya tak berarti terjadi perpecahan. Melainkan hanya perbedaan pendapat yang sebenarnya biasa terjadi sebab tujuan Setgab dibentuk tidak untuk menyeragamkan pandangan.

"Tetapi kalau keseringan berbeda pendapat, sesungguhnya kurang elok," celetuk Anas yang dihubungi melalui telepon.

‎​Menjelang keputusan DPR pada Selasa pekan depan, komunikasi politik dengan jajaran pimpinan PKS dan Golkar di dalam Setgab juga terus dilakukan. Tapi tidak untuk memaksakan paham atau pandangan mengenai usulan penggunaan hak angket.

"Tidak ada istilah mentok dalam komunikasi politik. Tetapi ya tidak bisa memang memaksa, ini soal kesadaran substansi bagaimana mafia pajak diberantas dan etika politik berkoalisi dijalankan," ujar Anas.
(lh/fay)