Tak Dilibatkan dalam Penyusunan, Gerindra Tolak Patuhi Kode Etik DPR

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR telah membuat kode baru bagi setiap anggota DPR RI. Namun Fraksi Gerindra mengaku tidak akan mematuhi kode etik tersebut, lantaran fraksinya tidak terlibat dalam penyusunan di BK DPR.

"Karena kita tidak dilibatkan dalam penyusunannya kita tidak akan terikat dengan kode etik itu," ujar Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (19/2/2011) malam.

Menurut Muzani, kode etik yang baru dibuat BK sangat baik untuk menjunjung harkat martabat anggota dewan. Namun fraksinya perlu dilibatkan dalam penyusunannya sebelum disahnya menjadi kode etik.

"Isinya relatif bagus, semangat juga baik. Tetapi kami tidak mengerti konteksnya, bagaimana perdebatannya, maksud kode etik itu apa, itu penting agar kami bisa menangkap makna kode etik dewan itu secara utuh," terang anggota Komisi I DPR ini.

Terkait dengan penolakannya tersebut, pimpinan DPR akan segera melakukan rapat dengan pimpinan masing-masing fraksi. Pimpinan akan mencarikan solusi agar fraksi Gerindra dan Hanura tetap memiliki wakil di BK DPR, sehingga pengesahan kode etik segera bisa dilakukan.

"Pekan depan pimpinan akan mengumpulkan pimpinan fraksi membahas hal ini, kebetulan Gerindra dan hanura yang tidak memiliki wakil menolak terikat dengan kode etik ini. Kita harapkan ada solusi dari pertemuan itu nantinya," imbuhnya.

Aturan kode etik yang baru melarang anggota dewan mendatangi tempat pelacuran dan perjudian. Namun kode etik ini batal disahkan dalam rapat paripurna karena Gerindra dan Hanura tidak dilibatkan dalam penyusunannya di BK DPR.

Dalam kode etik tersebut, bagi anggota dewan yang kedapatan menyambangi tempat-tempat terlarang akan dikenai sanksi tegas. Bahkan bisa diberhentikan sementara sebagai anggota dewan.

"Kalau ada yang ketahuan bisa kena sanksi tertulis, tapi kalau itu pimpinan alat kelengkapan dewan bisa langsung diberhentikan sementara," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir beberapa waktu lalu.

Menurut Nudirman aturan anggota dewan yang dilarang mendatangi tempat tersebut untuk menjaga martabat anggota DPR.

"Makanya kita beri sanksi yang sangat tegas, ini demi martabat DPR. Soal aturan pasalnya saya lupa, tapi kalau anggota biasa melanggar langsung peringatan tertulis, tapi kalau pimpinan kelengkapan DPR bisa langsung diberhentikan sementara," terangnya.
(her/her)