"Kalau cuma untuk membersihkan nama baik Ical karena merasa difitnah dengan angket itu terlalu mahal. Lebih hormat kalau dibuktikan di pengadilan, perusahaan Ical yang disebutkan Gayus dibuktikan di pengadilan. Itu jauh lebih terhormat kalau diselesaikan lewat pengadilan," ujar Wasekjen PD Saan Mustopa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2011).
Menurut Saan, tidak ada dasar pijakan yang jelas untuk menggulirkan hak angket mafia pajak di DPR. Demokrat memang melihat semangat partai pengusung angket lebih mengutamakan muatan politisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saan mengimbau partai koalisi untuk tidak menggulirkan angket mafia pajak. Ia ingin semua pihak mempercayakan penuntasan kasus pajak ke penegak hukum.
"Semua sudah diproses, kalau masuk DPR malah menghambat penegakan hukum. DPR cukup melaksanakan tugas pengawasan melalui panja pajak," tandasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa motif Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik Golkar dan Ical. Tujuan ini hanya bisa dilakukan dengan mengungkap mafia pajak lewat Pansus Angket Mafia Pajak.
"Golkar tidak punya banyak pilihan untuk itu (membersihkan nama baik) selain kami menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa dengan mafia pajak," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Priyo, langkah ini ditempuh guna mematahkan serangan dari anggota Satgas Antimafia yang dinilai secara terang-terangan mencoba mengarahkan kasus Gayus ke Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.
"Memang selama ini kami diserang dan jadi sasaran tembak anggota Satgas tersebut. Angket ini punya kepentingan besar," terang Priyo. (van/ndr)











































