JK Tidak Setuju Pembubaran Ormas

Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla tidak setuju pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan penegakan hukum daripada pembubaran ormas.

"Itu (pembubaran ormas) nomor dua. Nomor satunya adalah pelanggar hukum yang melanggar hukum harus ditindak secara hukum," kata Jusuf Kalla di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2011) malam.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pembubaran ormas yang dianggap membuat rusuh. Namun, dia tidak menyebut siapa yang dituding biang kerok tersebut.

"Jika ada kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan yang tak hanya meresahkan masyarakat luas, tetapi nyata-nyata banyak menimbulkan korban, penegak hukum agar mencarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan,” kata Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional Ke-65 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

Meski tidak menunjuk suatu kelompok, Front Pembela Islam (FPI) merasa dirinya yang dimaksud presiden. Menurut FPI,  pihaknya akan menggulingkan presiden bila benar-benar melaksanakan ucapannya.

"FPI akan jadi Ben Ali Tunisia. Indonesia akan jadi Mesir. Kita akan menghimpun tenaga penggulingan SBY karena dia sudah membelokan isu," kata Juru Bicara FPI Munarman, sehari setelah pernyataan presiden.
(anw/anw)