Pengelolaan Imigrasi Akan Dibuat Otonom, Lepas Dari Kemenkum HAM

Jakarta - Komisi III DPR menilai pengelolaan Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM masih banyak kelemahan. Revisi UU Keimigrasian yang sudah masuk Prolegnas 2011 diharapkan selesai sebelum 8 April 2001.

Pernyataan tersebut dikatakan anggota Komisi III DPR Fachri Hamzah usai berkunjung ke Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Jl Raya Bekasi Timur, Kamis (17/2/2011).

Menurut Fachri, kekurangan yang ada dalam pengelolaan Imigrasi yang saat ini ada di bawah Kemenkum adalah sumber daya manusia (SDM) di Imigrasi masih bergantung kepada kementerian.

"Perlu ada skill khusus dan berbeda dalam pengelolaan imigrasi, karena jangka panjang imigrasi akan dilakukan secara elektronik. Alangkah baiknya jika imigrasi dikelola secara otonom," kata Fachri.

Fachri mengaku, desakan merevisi UU Keimigrasian datang dari banyak pihak. Penyempurnaan dilakukan, jelasnya, bukan saja terkait kasus Gayus namun faktor lain seperti peluang ekonomi dan pariwisata. 

"Dari revisi tersebut diharapkan dilakukan penyempurnaan meyeluruh, termasuk reformasi institusi keimigrasia," jelasnya.

Alasan lain keimigrasian dibuat mandiri, kata Fachri, demi keamanan perbatas negara. "Wilayah perbatasan banyak disalahgunakan kelompok yang berniat jahat," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungan yang berlangsung selama 30 menit sejak pukul 11.30 WIB, Komisi III juga menanyakan proses pembuatan paspos 'Sony Laksono' yang digunakan Gayus Tambunan untuk pelesir ke luar negeri.

(ahy/ndr)