Pemerintah Dinilai Tak Peduli Tanggapi Kekerasan Keagamaan

Jakarta - Pemerintah dinilai bersikap autis terhadap kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika kondisi ini terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi seperti di era awal reformasi.

"Pemerintah saat ini auitis dengan kekuasaannya. Asyik dengan agendanya sendiri dan tidak memperhatikan nasib bangsa," ujar  anggota Informal Leaders Gathering (ILG), Yuddy Crisnandi, disela pertemuan Informal Leaders Gathering di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kamis (17/2/2011).

Yuddy mengatakan seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan statemen keprihatinan tapi hadir dalam setiap peristiwa kekerasan. Pemerintah dinilai telah meninggalkan nilai-nilai nasionalisme bangsa.

"Kami mencoba menggali kembali, mensosialisasi kepada masyarakat, mengingatkan pemerintah. Ini menjadi bibit instabilitas negara, tentu kita tidak menginginkan terjadi peristiwa seperti di Mesir," imbuhnya.

Pemerintah juga dinilai egois karena tidak memperhatikan kritik-kritik yang disampaikan. Pemerintah tidak tegas dan tidak cepat merespon kejadian yang ada untuk menyelamatkan masyarakat dari konflik.

"Pemerintah juga diskiriminatif dan tebang pilih pada kasus-kasus hukum yang ada saat ini," jelasnya.

Sementara itu Ketua ILG Faisal Riza Rahmat mengatakan pemerintah telah meninggalkan nilai landasan negara yakni pancasila dan UUD 45.

"Kita lihat kasus Ahmadiyah, presiden seolah berbuat tapi tidak, menteri-menteri tidak melakukan apa-apa, ini pelan-pelan tapi mundur. Landasan hukum sudah ada, keberanian aparatur tidak ada," lanjutnya.

Anggota ILG lainnya Dimyati Hartono menilai saat ini bukan negara yang gagal melainkan pemerintahnya yang gagal. Sebab jika dikatakan negara yang gagal berarti NKRI juga dikatakan gagal.

"Jadi hanya SBY-nya saja yang gagal," jelasnya. (mpr/lh)