.webp)
"PAN sebagai anggota koalisi pemerintah, mendesak Presiden sebagai ketua koalisi untuk memimpin langsung penanganan kasus kekerasan agama," ujar Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan dalam rilisnya ke detikcom, Jakarta, Kamis (17/1/2010).
Menurut Bara, SBY harus turun langsung memberi arahan teknis agar kekerasan agama tidak terulang lagi. Karena tanpa adanya leadership yang kuat, kemajemukan beragama tidak aka tercipta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bara mengatakan, 3 kejadian kekerasan agama yang terjadi belakangan ini kian menegaskan jika ada persoalan serius menyangkut toleransi beragama di Indonesia. Agar kejadian seperti ini tidak berulang-ulang, harus ada penyelesaian yang konkret.
Lebih lanjut, Bara juga mengkritik target utama pemerintahan SBY yang ingin melakukan penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya perlindungan hak-hak kaum minoritas.
"Salah satu prasyarat demokrasi adalah dilindunginya hak-hak setiap golongan termasuk kelompok minoritas. Namun, melihat berbagai peristiwa kekerasan dalam beberapa tahun terakhir yang memuncak pada tragedi penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik dan perusakan beberapa Gereja di Temanggung, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap setiap golongan di Indonesia belum mendapat jaminan," terang Bara.
Bara juga meminta agar pemerintah tak sungkan-sungkan memberi sanksi jika ada aparat yang terlibat dalam aksi ini. Pihak yang mendalangi kerusuhan mesti diumumkan secara transparan.
"Kalau memang ada aparat yang terlibat dalam berbagai kerusuhan, seperti yang dicurigai publik, maka pemerintah harus mengumumkan secara transparan dan melakukan pembersihan institusional," jelas Bara.
(gun/nwk)
