.webp)
"Minggu depan kami ada raker dengan Mendiknas, akan kami tanyakan mengenai isu aktual seperti intervensi dalam pemilihan rektor," ujar anggota Komisi X DPR, Rohmani, kepada detikcom, Kamis (17/2/2011).
Komisi X DPR meminta pemerintah tidak lagi mengintervensi dunia pendidikan. Pemerintah cukup memberikan acuan program tidak harus mengintervensi sampai ke pemilihan rektor seperti yang terjadi di ITS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Komisi X DPR juga meminta klarifikasi terkait desakan penarikan buku serial Presiden SBY yang beredar di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. DPR merasa perlu memastikan apakah buku tersebut sudah ditarik atau belum.
"Katanya di Tegal sudah ditarik tapi muncul lagi di Karanganyar," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang mengeluhkan adanya intervensi Mendiknas Mohammad Nuh dalam pemilihan rektor ITS dalam bentuk Permendiknas No 24 Tahun 2010.
Permendiknas ini mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor pada Perguruan Tinggi. Pasal 6 aturan ini menjelaskan kewenangan Menteri yang memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih. Sisanya diberikan kepada senat. Aturan ini disahkan sendiri oleh M Nuh pada tanggal 4 Oktober 2010
Proses pemilihan rektor itu berlangsung sejak Juni 2010. Namun ketika proses finalisasi, pada 4 Oktober 2010, tiba-tiba Permendiknas itu keluar dan mengubah semua proses pemilihan yang sudah berlangsung.
Dalam proses pemilihan yang dilakukan senat ITS, rektor incumbent Prof Ir Priyo Suprobo unggul dengan perolehan 60 suara. Sementara dua kandidat lainnya, Prof DR Triyogi Yuwono mendapat 39 suara. Dan Prof Daniel M Rosyid hanya 3 suara. Dengan keluarnya Permendiknas, Mendiknas M Nuh, justru menetapkan Prof DR Triyogi Yuwono sebagai rektor ITS periode 2011-2015.
(van/feb)
