PKB-PPP 'Rebutan' Menteri Agama Ganggu Soliditas Koalisi

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta konflik 'perebutan' posisi Menteri Agama segera diakhiri. Polemik ini dianggap telah menganggu soliditas koalisi.

"Polemik PKB-PPP soal posisi Menteri Agama merupakan hal yang mubazir dan tidak produktif bagi kedua belah pihak. Cukuplah itu, nggak perlu diperpanjang karena nggak menguntungkan siapa pun dan malah bisa mengganggu soliditas koalisi", kata Sekretaris FPKB DPR, Hanif Dhakiri, dalam siaran pers kepada  detikcom, Kamis (17/2/2011).

Hanif menegaskan DPP PKB tidak pernah mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Agama. Adapun dorongan tersebut dinilai Hanif hanya berasal dari sejumlah kader yang berkeinginan agar Muhaimin menggantikan Suryadharma Ali.

"Nggak ada itu. Kita nggak pernah bicara incar mengincar Menag. Itu hanya pendapat pribadi bukan sikap resmi partai," paparnya.

Hanif menambahkan, PKB tidak akan merespons reshuffle kabinet. Sebab, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY.

"Soal resuffle itu ada atau tidak, lalu siapa di posisi apa, itu semua kembali ke presiden. PKB tidak akan ikut campur. Yang pasti kita tetap komit dengan kebersamaan dalam koalisi dan siap menerima penugasan apapun dari Presiden", tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV dari FPKB Anna Muawanah menyatakan bahwa secara kultur Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin lebih layak menjadi Menteri Agama yang kini diduduki Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Pernyataan ini kemudian menyulut situasi politik antar dua partai peserta koalisi pemerintahan ini.

(van/feb)