Badan Pertimbangan PPP Setuju Menag Diperiksa Soal Kampanye Terselubung

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding Menteri Agama Suryadharma Ali menggunakan anggaran negara untuk melakukan kampanye terselubung. Atas tudingan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun setuju agar kabar itu ditelusuri.

"Silahkan diusut," ujar Ketua Badan Pekerja Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Rodjak kepada detikcom usai menghadiri rapat internal Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (14/2/2011).

Rodjak mengatakan, PPP tidak akan melindungi siapapun kadernya yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum. PPP sangat menaati aturan hukum.

"Kalau ada oknum maupun pengurus PPP yang menyalahi aturan undang-undang, silahkan diproses secara hukum," tambahnya.

Selain menuding SDA melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan uang negara, PKB juga meminta Presiden SBY mengevaluasi posisi Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (PPP). Hal itu ternyata juga disetujui oleh Rodjak.

"Karena ya begini, waktunya tersita. Ketua umum hanya boleh mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, dan pimpinan lembaga tinggi negera, kalau menteri tidak boleh. Kecuali untuk gubernur dan bupati," jelasnya.

Ke depan, Rodjak menginginkan Ketum PPP tidak lagi menduduki pos-pos kementerian apapun. 
"Pada muktamar mendatang, kami merencanakan membuat peraturan ketua umum tidak boleh menjadi menteri," tegasnya.

Sebelumnya, PKB menuding SDA melakukan politisasi anggaran Kemenag untuk kampanye terselubungnya.

"Saya kira Menteri Agama melakukan kapitalisasi anggaran untuk partai tertentu. Menteri Agama kampanye melulu, ini tidak baik, apalagi melakukan politisasi anggaran. Saya kira Presiden harus segera melakukan evaluasi," ujar Ketua Komisi VIII DPR dari PKB, Abdul Kadir Karding, kepada detikcom, Minggu (13/2) kemarin.

Menurut Karding, DPR tidak pernah menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kemenag yang mencapai Rp 150 juta untuk madrasah. "Tapi ternyata Menteri Agama membantu ada yang Rp 1 miliar, ada yang Rp 2 miliar. Komisi VIII DPR tidak pernah menyetujui penggunaan anggaran sebesar itu," tambahnya.

(lia/fay)