Menteri Agama Diusulkan Non-partisan

Jakarta - Posisi Menteri Agama seharusnya diisi oleh kalangan non partisan. Alasannya, agar Menteri Agama dapat fokus mengurus dan objektif menghadapi permasalahan keagamaan tanpa kepentingan politik.

"Menteri Agama sebaiknya tidak dari partai politik, karena hal itu membuatnya sarat dimasuki kepentingan-kepentingan politik," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam audiensi pimpinan MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Hendardi menilai posisi Menteri Agama dari parpol membuat Menteri Agama Suryadharma Ali kesulitan mengambil keputusan. Sebab ada konflik kepentingan yang menghambat pengambilan keputusan.

"Nanti bukannya kerukunan yang tercipta, tapi justru provokasi-provokasi," terangnya.

Namun usulan ini menuai kritik keras dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang diketuai Suryadharma Ali. PPP meminta semua pihak tidak ikut campur dalam hal menentukan posisi pembantu presiden.

"Terkait apakah Menteri Agama harus berasal dari kalangan profesional atau tidak, itu dikembalikan kepada hak prerogatif Presiden," ingat Wasekjen PPP Arwani Thomafi, saat dihubungi wartawan secara terpisah.

(van/nwk)