.webp)
“Sayang sekali, kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Dan di Cikuesik ini yang paling mutakhir,” kata Pendiri Imparsial, MM Billah saat jumpa pers di kantor Imparsial, Jl Slamet Riyadi No 19, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu (13/2/2011).
Billah mengatakan, penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik sudah terorganisir. Penyerangan yangberulang itu, kata dia, bukan merupakan tindakan spontanitas. Ia menilai, motif penyerangan Ahmadiyah itu sudah berpola.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karenanya, Imparsial meminta agar Komnas HAM melakukan penyidika pro-justicia. Ia menilai, penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah itu sudah merupakan pembunuhan.
“Kedua, ada pengusiran terhadap warga Ahmadiyah,” katanya.
Pola-pola itu terlihat dari adanya gerakan massa dari bebrapa kegiatan seperti pengorganisasian dan pembubaran Ahmadiyah. Tidak mengherankan, jika Ahmadiyah memiliki label sebagai aliran yang menyesatkan.
“Mulanya ada cap bahwa Ahmadiyah itu sesat. Ini adalah fatwa yang menyesatkan. Fatwa itu disebarkan lewat berbagai cara seperti seminar, diskusi dan selebaran,” kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Sementara itu, Peneliti Senior Imparsial, Rusdi Marpaung menyatakan jika pemerintahan di bawah pimpinan SBY tidak berbeda dengan saat kepemimpinan Soeharto. Pemerintahan SBY dianggap gagal karena membiarkan jatuhnya korban tewas.
“Sejak orde baru, seorang pimpinan di bawah presiden membiarkan kekerasan itu hingga ada korban tewas,” katanya.
Rusdi juga mendesak agar kepemimpinan Polri diganti total. Kapolri Jenderal Timur Pradopo dianggap tidak mampu menuntaskan kasus-kasus yang berbau pelanggaran HAM.
“Dulu waktu tragedi Mei 1998, Timur Pradopo menjadi Kapolres Jakarta Barat, tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM. Kalau perlu, pecat saja Timur,” kata Rusdi.
(mei/mad)
