Namun tampaknya Mesir tidak tidak mau mencontoh reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 saat rezim Soeharto tumbang. Analisis itu disampaikan pengamat Timur Tengah dari Lembanga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI), Hamdan Basyar, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (13/2/2011).
"Apa yang terjadi di Mesir dengan di Indonesia itu beda. Di Mesir, ketika presidennya mundur, diserahkan ke militer. Sedangkan di kita, diserahkan ke politisi. Itu berbeda," jelas Hamdan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika Soeharto lengser dari kursi presiden, kekuasaan diserahkan kepada wakil presidennya. Militer tidak campur tangan dalam hal ini. Sedangkan di Mesir, wapresnya menyatakan menyerahkan kepemimpinan kepada militer.
Mesir sebagai sekutu penting AS di kawasan Timur Tengah, tentu membuat AS ingin terlibat dalam transisi pemerintahan di Tanah Pharaoh ini. Sebab AS ingin mengamankan kepentingannya di Mesir.
"Negara yang jadi sahabat AS, ketika pemerintahannya berganti, AS tetap menginginkan negara itu jadi sahabatnya juga. Kalau kemudian kelompok lain yang naik dan kurang memenuhi apa yang diinginkan AS tentunya tidak diharapkan," lanjut Hamdan.
Sebelumnya diberitakan para pejabat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat dalam minggu terakhir berdiskusi dengan para ahli kebijakan luar negeri tentang kemiripan antara revolusi Mesir dan Indonesia, yang membuat Indonesia dalam waktu lebih dari satu dekade memiliki sistem ekonomi dan politik di negara berkembang yang paling terbuka.
Pejabat Gedung Putih telah mempelajari perbandingan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim), sebuah organisasi Islam global, yang ada di Mesir dan Indonesia. Di Indonesia, mereka yang sealiran dengan Ikhwanul Muslimin hanya memainkan peran minor dalam pemerintahan pasca-Soeharto. Seorang pejabat senior AS menyebut Indonesia, "sesuatu yang dilihat secara luas sebagai contoh terbaik" bagi Mesir.
(vit/nrl)











































