Anggaran Intelijen Polres Hanya Rp 3 Juta Per Bulan

Jakarta - Penyerangan warga Ahmadiyah di Banten dan kerusuhan di PN Temanggung dinilai karena lemahnya fungsi intelijen di tubuh Polri. Namun, hal ini salah satunya karena sedikitnya anggaran untuk pos intelijen di masing- masing Polres.

"Per Polres cuma Rp 40 juta per tahun, atau  Rp 3 jutaan per bulan. Ini sangat tidak logis," kata anggota DPR komisi III, Tjatur Sapto Edi, dalam diskusi di Resto Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Jakarta, Sabtu, (12/2/2011).

Dana ini harus digunakan oleh masing- masing Polres guna memantau pergerakan masyarakat. Baik preventif, membaur dengan kelompok masyarakat, dan upaya lain.

"Kami minta Polri untuk segera menyusun anggaran baru dalam waktu 1 atau 2 bulan ini untuk diajukan dalam RAPBN. Namun, tidak sepenuhnya karena anggaran. Bisa juga karena struktur program dari Polri kurang tepat dan prioritasnya yang kurang," tambahnya.

Menanggapi fungsi intelejen, sosiolog UI, Thamrin Tamagola membenarkan fungsi intelejen masih lemah. Dalam kasus Cikeusek Banteng, intel Polri bergerak tidak maksimal.

"Intelijennya harus diperkuat. Dulu, ada jarum jatuh di Papua ketahuan dari Jakarta," tandas Thamrin.

Adapun menurut Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi, Brigjen Ahmad Yani Basuki, pemerintah memahami posisinya yaitu mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola apa yang dirisaukan masyarakat. Dalam menindak, pemerintah landasannya jelas yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. 

"Persoalannya, semua harus komitmen yang sama. Tapi jika ada yang menyimpang akan menjadi persoalan dari komitmen itu. Untuk mengamomodasi tentu tidak semudah yang kita gambarkan. Kita saat ini sudah pada substanis yang sama. Tinggal bagaimanakah ke depannya," ujar anggota militer aktif tersebut.



(asp/gah)