.webp)
Hadir dalam pertemuan ini wakil dari PBNU, Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, MUI, GKI, Matakin. Wakil Ketua DPD Laode Ida memimpin pertemuan yang diselenggaran di lantai 8 gedung Nusantara III DPR, Jumat (11/2/2011).
Beberapa tokoh lintas agama menyoroti lemahnya upaya pemerintah dalam mengatasi konflik keagamaan. Misalnya Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf yang meminta pemerintah benar-benar cermat agar konflik di Cikeusik dan Temanggung tidak terulang.
"PBNU mencermati peristiwa kekerasan yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung dari berbagai sumber antara lain dari media massa, pejabat pemerintah, dan informasi melalui cabang- cabang Nu di Banten dan Jateng. Dari berbagai sumber tersebut PBNU mencermati peristiwa di Pandeglang dan Temanggung sampai dengan solusinya, kita harus berpikir secara komprehensif," ujar Slamet dalam pertemuan tersebut.
Slamet mengusulkan kepada DPD dan pemerintah agar memahami semua gejala sosial di masyarakat yang memungkinkan timbul konflik keagamaan. Sehingga gejala tersebut dapat terdeteksi dini dan tidak menimbulkan kisruh yang lebih jauh.
"Karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu membuat kondisi menjadi kondusif. Untuk pengambilan keputusan terhadap peristiwa yang terjadi di suatu daerah harus mempelajari karakter masyarakat setempat secara objektif," terang Slamet.
Pandangan senada disampaikan pengurus PP Muhammadiyah, Imam Adaruqutni. Imam meminta masyarakat tidak panik mengurus masalah ini.
"Peristiwa kekerasan yang terjadi di Pandeglang dan Temanggung sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Tapi setiap kali terjadi selalu semua pihak menjadi panik. Kami imbau pemerintah tidak panik menyikapi peristiwa ini karena sudah ada penegak hukumnya," terang Imam.
Imam berharap pemerintah mempertegas sosialisasi SKB 3 menteri. Imam meminta Ahmadiyah tidak terus membesar mengatasnamakan Islam.
"Soal SKB tentang Ahmadiyah kami menilai ada salah persepsi. Masyarakat Muslim menilai Ahmadiyah tidak taat terhadap SKB. Seharusnya dia berada di luar Islam," terang Imam.
Imam pun mengusulkan agar segera dilakukan langkah konkret untuk menuntaskan konflik ini. "Harus diadakan pertemuan tri partit, pemerintah menjadi fasilitator umat Islam dengan Ahmadiyah agar masalah cepat selesai," tandasnya.
(van/gah)
