Koalisi LSM Papua Tolak Capres/Cawapres Militer

Jakarta - Penolakan terhadap calon presiden (capres) dan cawapres dari militer kembali mencuat. Koalisi LSM di Papua menilai capres/cawapres berlatarbelakang tentara sulit melakukan penegakkan HAM."Kita tidak ingin presiden maupun wapres mendatang terlibat peristiwa berdarah yang membantai ribuan orang di berbagai wilayah di Indonesia. Mayarakat Papua sudah merasakan pahitnya berhadapan dengan militer." Hal ini disampaikan Sekjen Elsham Papua Aloysius Renwarin di kantor Kontras, Jl Cisadane 9 Menteng, Jakarta, Jumat (14/5/2004). Tampak hadir Koordinator Kontras Papua Pieter Ell dan Ketua LBH Papua Paskalis L. Aloy menambahkan presiden mendatang harus membuka dialog dengan masyarakat Papua. "Selama ini masyarakat Papua sudah banyak yang menjadi korban pelanggaran HAM, hukum. Dan tidak ada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.""Sudah saatnya presiden mendatang dipegang sipil yang bisa mengakomodasi keinginan dan kepentingan masyarakat Papua. Dan sampai sekarang, kami menilai masyarakat Papua masih dianaktirikan," tegasnya. Koalisi juga meminta pemerintah mendatang melakukan tindakan nyata tidak hanya janji saja. "Kami tidak butuh sekedar simbol menempatkan orang Papua dalam kabinet mendatang tetapi ada tindakan yang lebih riil lagi," demikian Aloysius Renwarin. (ton/)