Idealnya Ketua Umum Partai Tak Jadi Menteri

Jakarta - Partai Demokrat mengungkap rumor ketua umum partai akan disingkirkan dari kabinet. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai ketua umum partai sebaiknya tidak menjadi menteri demi efektivitas pemerintahan.

"Karena memang idealnya ketua umum partai di luar kabinet. Supaya perhatiannya tidak terpecah karena harus ngurus pemerintahan," ujar Mubarok saat dihubungi wartawan, Jumat (11/2/2011).

Mubarak menilai wajar jika Presiden SBY mereshuffle sejumlah menteri yang berasal dari ketum partai. Ketum PPP yang juga Menag, Mubarok mencontohkan, terbukti kewalahan mengurus pekerjaannya.

"Kemarin kritik kepada Suryadharma Ali yang ketika ada masalah tapi ada acara partai di Jawa Timur. Sebenarnya tidak masalah jika wakil ketua partainya bisa melaksanakan tugasnya," kritik Mubarok.

Mubarok lalu memuji PKS. Menurutnya PKS partai pertama yang mengganti ketua umum yang sudah menjadi menteri.

"Ya itu carai berpikir PKS yang menurut saya bagus. Presiden PKS Tifatul Sembiring mundur waktu terpilih jadi menteri," puji Mubarok.

Menurutnya posisi menteri yang diisi ketua umum partai sebaiknya segera diganti dengan menteri profesional. "Menurut saya profesional yang ditambah partai boleh dikurangi saja," tandasnya.

Sumber detikcom di internal PD menuturkan Presiden SBY akan mengganti sejumlah menteri dari ketua umum partai. Menurutnya sesuai dengan perjanjian koalisi ketua umum partai harus berada di luar koalisi.

Satu menteri dari PKS dan PPP juga diisukan akan direshuffle. Sebagai gantinya, sumber tersebut mengatakan, Presiden SBY akan mengambil menambah menteri dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sumber tersebut juga menuturkan adanya peluang masuknya menteri profesional dari kader PDIP.

(van/anw)