Bantuan Asing Terkonsentrasi ke Terorisme, Polisi Kedodoran Tangani Anarkisme

Jakarta - Dalam menangani terorisme, kepolisian tampak lebih trengginas daripada saat menghadapi anarkisme massa. Hal ini dikarenakan Indonesia banyak mendapat bantuan sejumlah negara asing dalam pemberantasan terorisme.

Demikian pendapat Ketua Pusat Studi Kepolisian UNDIP, Budi Wicaksana, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (11/2/2011).

"Untuk terorisme, orangnya tidak sebanyak kalau kerusuhan massa. Meskipun ada jaringannya, tapi jumlahnya lebih sedikit. Lagipula kita dapat bantuan dari negara kaya, dari intelijen hingga resersenya. Kalau anarkisme massa, orangnya banyak sementara polisinya nggak sebanding, jadi kedodoran," terang Budi.

Budi menilai, polisi juga terlihat seperti pemadam kebakaran yang bertindak saat kebakaran terjadi. Karenanya, saat massa mengamuk, polisi terkesan kedodoran dalam menghadapi dan menghentikannya.

"Di kepolisian tampaknya menerapkan fire brigade policing atau polisi pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kejahatan baru menyerbu (bertindak, -red) melalui reserse," cetus Budi.

Reserse di kepolisian seperti primadona. Tidak dipungkiri, reserse memang memegang peran penting. Namun jangan sampai perhatian kepada pembangunan elemen lain seperti intel, Binmas, Samapta dan sebagainya menjadi kurang.

"Polisi kesulitan mendeteksi kerusuhan massa juga karena kelemahan intel. Intel hanya memberikan info data penyerbuan, tapi itu kurang detil," kritik Budi.

Seharusnya intelijen bisa memberikan data rinci bahwa di suatu tempat akan didatangi sekelompok orang dari kalangan tertentu, jumlah tertentu dan alasan tertentu. Budi menengarai, informasi dari intelijen tidak sejauh itu sehingga polisi kedodoran menghadapi massa.

"Kalau cuma tahu akan ada orang datang, itu bukan data intelijen. Seharusnya mereka juga menyampaikan, ini orang dari mana, daerah mana yang akan didatangi sehingga bisa diantisipasi dengan penempatan personel di titik tertentu. Harus detil yang namanya data intelijen itu," papar dia.

Dia menambahkan, dana untuk kepolisian juga masih kecil sehingga polisi kurang berdaya. Seharusnya untuk menjaga keamanan masyarakat Indonesia yang jumlahnya 240 juta ini, diperlukan personel yang tidak sedikit. Apalagi mengingat sering kali timbul massa mengamuk karena dipicu isu SARA.

"Masih banyak huru-hara. Ada hal-hal yang bisa mencuatkan kerusuhan dan orang Indonesia itu banyak makanya perlu personel polisi yang banyak juga. Man power kita masih kurang," tambah Budi.

(vit/nrl)