Penanganan Anarkisme Massa Butuh Kehati-hatian Ekstra

Jakarta - Seorang aktivis HAM internasional menilai pemerintah Indonesia dianggap lebih tegas dalam menangani terorisme ketimbang menghadapi anarkisme massa yang menyerang minoritas. Namun pendapat ini ditentang, penanganan terorisme dan anarkisme massa tentunya dilakukan dengan cara yang berbeda.

"Kalau saya tidak sependapat kalau pemerintah kita dikatakan ragu. Karena masalah SARA tidak bisa dikaitkan dengan terorisme, karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda," kata pengamat intelijen Wawan Purwanto saat berbincang dengan detikcom, Kamis (10/2/2011).

Dia mengatakan, membiarkan aksi anarkisme yang berbau SARA pecah bukan semata-mata keinginan pemerintah. Pemerintah pastinya berupaya agar kerusuhan itu tidak sampai terjadi. Tapi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan banyak pertimbangan.

"Banyak pertimbangan yang rumit, tidak melihat pada satu sisi saja. Multi dimensi karena menyangkut SARA itu, makanya butuh kehati-hatian," katanya.

Menghadapi masalah yang berkaitan dengan keyakinan di Indonesia berbeda dengan di negara asing. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar yang multi etnik dan multi agama.

"Kalau tidak ekstra hati-hati menyelesaikannya, malah bisa bentrokan menjadi panjang. Jadi ini bukan sebatas berperan ganda," imbuhnya.

Wawan yakin, pemerintah Indonesia punya semangat yang sama untuk menuntaskan permasalahan berbau SARA. Tapi mungkin saja, apa yang disepakati pemerintah dengan pimpinan suatu organisasi belum tentu sampai ke tingkat pengikutnya.

"Karena kadang yang bersepakat kan pada tingkat elit tapi belum tentu di tingkat pengikutnya," tegas Wawan.

Sebelumnya, seorang aktivis HAM internasional menyayangkan aksi anarkisme massa akhir-akhir ini. Pemerintah Indonesia dinilai tegas dalam menangani terorisme tetapi membiarkan anarkisme massa menyerang minoritas.

"Pemerintah Indonesia memiliki kepribadian ganda. Tegas dalam memberantas tindak terorisme namun membiarkan terjadinya anarkisme massa yang menyerang minoritas," ujar peneliti dari International Federation of Humas Rights (IFHR) Anne Christine Habbard.

Menurut Christine yang merupakan Sekjen IFHR ini, pemerintah bertanggung jawab penuh atas aksi anarkis sekelompok massa pada  beberapa waktu terakhir.
(lia/rdf)