Penurunan Status Aceh Bisa Saja Bermuatan Politik

Jakarta - Menjelang Pemilu Presiden, Presiden Megawati sangat tanggap atas tuntutan rakyat. Salah satunya status Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diturunkan dari darurat militer menjadi darurat sipil. Mantan Pangdam Iskandar Muda yang juga mantan Pangkooplihkam di Aceh, Mayjend Purnawirawan Djali Yusuf tak menampik kemungkinan adanya nuansa politis dalam penurunan status Aceh."Itu yang belum kita tahu. Tapi bisa saja begitu," kata Djali usai diskusi "Indonesian President Election 2004" di Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta, Jumat (14/5/2004). Djali menjawab pertanyaan adakah muatan politik dalam kebijakan penurunan status Aceh. Apa pun maksud di balik penurunan status tersebut, Djali berharap keputusan itu merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh. "Perubahan status di Aceh bisa ditafsirkan berbeda-beda kalau dilihat dari perkembangan situasi saat ini. Tapi pencabutan itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan Aceh dengan tahapan-tahapan penurunan status daerah," kata Djali. (iy/)