PAN Minta Presiden Berkomunikasi Jika Angkat Menteri dari PDIP

Jakarta - Partai Amanat Nasional menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden SBY. Namun jika ingin mengambil menteri dari PDIP yang juga oposisi, presiden diminta berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai koalisi.

"Kalau kita sudah jelas soal reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita sudah jelas kabinet presidensiil jadi tidak bisa intervensi hak prerogatif presiden," ujar Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Namun demikian, menurut Taufik jika partai di luar koalisi hendak masuk ke kabinet tentu ada pertimbangan lain. Paling tidak ada komunikasi terlebih dahulu antara Presiden SBY dengan setgab koalisi.

"Kalau PDIP masuk yang pasti kan ke presiden dulu. Kemudian komunikasi intens teman-teman di setgab koalisi," terang Taufik.

Meski begitu, Taufik menuturkan, keputusan terakhir tetap di tangan Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi. Tentunya dengan pertimbangan dari partai koalisi.

"Masalah masuk atau tidak akhirnya kembali ke ketua koalisi. Kita tidak bisa mendikte," pesannya.



(van/gah)