"Infrastruktur JPO sangat kurang. Koridor busway itu secara teknis bahaya karena seperti KA di jalan rata. Karena itu perlu jembatan yang memadai, dalam jumlah dan spesifikasi," kata Tulus Abadi dari YLKI dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (9/2/2011).
Dia menambahkan, jumlah JPO harus diperhitungkan terkait konsentrasi perkumpulan warga. Misalnya saja di tempat-tempat yang dekat dengan sekolah, pasar, rumah sakit maupun pusat perbelanjaan harus diberi JPO untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan, di Bogota, Kolombia, JPO didesain ramah kepada penyeberang jalan. Di sana bahkan pengguna sepeda bisa menggunakan JPO tanpa harus turun dari sepedanya.
"Kalau JPO-nya tangga berundak, itu tidak ramah pada anak kecil, orang tua dan orang sakit yang menggunakan kursi roda. Jangankan mereka, orang yang wajar saja kerap merasa enggan," lanjut Tulus.
JPO akan dipergunakan orang untuk menyeberang jika nyaman dan aman. Menurut Tulus, banyak warga yang merasa JPO terlalu tinggi sehingga mereka malas naik turun tangga untuk menyeberang jalan.
"Perlu perbaikan desain JPO selain juga penambahan jumlah. Institusi BLU TransJ harus bertanggung jawab penuh atas kecelakaan yang tadi terjadi. Ini persoalan teknis, jangan jadikan sopir sebagai kambing hitam. Harus ada evaluasi total keberadaan JPO agar tidak lagi menimbulkan korban," pinta Tulus.
Pada Rabu siang ini, M Rizki tertabrak bus TransJ Koridor VI (Dukuh Atas-Ragunan) di sekitar Pasar Mampang Jakarta Selatan. Akibatnya, bocah kelas IV SD itu tewas saat dibawa ke RS. Menurut keterangan kondektur bus, Rizki menyelonong menyeberangi busway dengan tiba-tiba sehingga bus TransJ tidak bisa mengerem. Karena kecelakaan itu, warga memblokir jalur TransJ dengan memasang pot bunga ukuran besar di tengah busway. Operasi bus koridor VI yang merupakan jalur gemuk ini pun dihentikan untuk sementara.
(vit/nrl)











































