Golkar Kritik Pemerintah Atas Pembiaran Aksi Cikeusik & Temanggung

Jakarta - Fraksi Partai Golkar ikut mengkritik pemerintah atas terjadinya insiden kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Pemerintah dianggap lalai menjalankan kewajiban dalam memberi perlindungan keamanan bagi warga negara.

"Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai bahwa pemerintah telah abai dalam menjaga dan menjalankan amanat konstitusi negara RI mengenai HAM warga negara dan menjalankan ibadah," kata sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011).

Ade menyatakan sikapnya bersama Kapoksi FPG di Komisi VIII Zulkarnaen Jabar dan dua rekannya yang lain. Ditambahkan Ade, aksi yang dilakukan di Cikeusik dan Temanggung layak dikutuk.

"Pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap maraknya aksi-aksi kekerasan, terutama yang mengatasnamakan agama," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ade juga menyampaikan akan mendorong Surat Keputusan Tiga Menteri tentang Ahmadiyah agar menjadi undang-undang. Hal ini dirasa penting agar masalah kerukunan antara umat beragama mempunyai pijakan yang kuat.

"Fraksi Partai Golkar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat luas untuk tidak terprovokasi dan senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama," tutupnya.
(mad/rdf)