"Kami mengutuk kekerasan dan hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi beragama," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2011).
Bagi Puan, aparat jelas-jelas tidak bisa melindungi warga dalam dua insiden berdarah tersebut. Bahkan terkesan ada pembiaran yang dilakukan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khusus untuk Surat Keputusan Bersama 3 menteri tentang Ahmadiyah, Puan meminta agar aturan itu dicabut. Alasannya, di dalam peraturan tersebut, belum jelas dasar hukum bagi Ahmadiyah.
"Kami justru minta dicabut karena itu masih abu-abu. Kami meminta ada undang-undang yang memiliki ketetapan hukum yang jelas," tutupnya.
(mad/rdf)











































