SBY: Siapa pun yang Pegang Kekuasaan Jangan Sewenang-wenang dan Korup

Jakarta - Presiden SBY menyoroti tentang check anda balances dalam kehidupan bernegara. Menurut Presiden, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol. Sesuai prinsip check and balances, kekuasaan harus dikontrol oleh kekuasaan lain.

"Power tends to corrupt. Absolut power corrupt absolutely. Konon, kekuasaan itu cenderung bisa saja membuat orang melakukan penyimpangan, manakala kekuasaan itu amat absurd, maka penyimpangannya absurd pula," kata SBY dalam pidato perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, NTT, Rabu (9/2/2011).

Dari realitas tersebut, lanjut SBY, maka yang harus dipastikan untuk tetap terjadi di negeri ini, karena banyak godaan terhadap kekuasaan, penggunaan kekuasaan yang ada di mana-mana itu harus digunakan dengan tepat.

"Saling kontrol terhadap kekuasaan memang diperlukan untuk bangun check and balances dalam arti luas. Dan yang lebih utama lagi, yang jadi harapan seluruh rakyat Indonesia, kekuasaan itu, siapa pun yang pegang dan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak korup," urainya.

SBY mengingatkan, siapa pun yang memegang kekuasaan, baik itu presiden, DPR, MA, MK, KPK, polisi, militer, penegak hukum, parpol, ormas, wapres, bahkan komunitas-komunitas tertentu, harus menggunakan kekuasaan secara patut, tepat, dan tidak disalahgunakan.

"Stabilitas politik, harmoni, dan kerukunan di antara anak bangsa, bahkan keamanan dan ketertiban secara langsung atau tidak langsung ditentukan apakah di negeri ini terjadi check and balances dari semua pemegang kekuasaan itu tadi. Dan saya garis bawahi, dan apakah dapat dicegah, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, sewenang-wenang, dan melebihi kepatutannya," bebernya.

(ndr/nrl)