Wiranto: Pemerintah Saat Ini Tak Bisa Melindungi Warganya

Jakarta - Capres Golkar Wiranto menyatakan pemerintahan saat ini tidak bisa melindungi warganya. Pernyataan itu, kata mantan Panglima ABRI yang diisukan akan ditangkap Interpol itu, bukan untuk menyerang Mega. "Pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya yang dihukum mati di luar negeri. Justru yang terjadi saat ini banyak warga negara kita yang dihukum di dalam negeri dikarenakan intervensi asing," kata Wiranto. Hal itu disampaikan Wiranto saat "Debat Capres Mengenai Penegakan Hukum" yang diselenggarakan Forum Komunikasi Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia(Forkapi) di Hotel Crown, JL. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (13/5/2004).Mantan ajudan Soeharto itu menegaskan, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang calon presiden (capres) lain. Wiranto mengklaim pernyataan tersebut merupakan kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak setuju kebebasan dalam demokrasi dilakukan secara berlebihan untuk menjatuhkan orang lain. Kebebasan tidak boleh dimanfaatkan untuk menyebarkan isu yang belum tentu ada kebenarannya. Associated Press (AP), Senin (10/5/2004) lalu memberitakan, pengadilan PBB di Timor-Timor mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Wiranto. Mantan Panglima ABRI ini harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yakni "pembunuhan, deportasi dan penganiayaan" di Timor Lorosae pada tahun 1999 yang menyebabkan 1.500 orang tewas.Wiranto menyebut perintah penangkapan itu hanyalah isu yang tak benar. Capres Golkar itu agak terhibur setelah Deplu menyatakan penangkapan itu tak perlu diributkan. Menlu Hassan Wirajuda menyatakan perintah penangkapan itu tak mempunyai legalitas. "Saya beberapa kali diisukan akan ditangkap. Disangka sebagai penjahat perang. Namun ternyata hal itukan setelah dikonfirmasi ke mana-mana ternyata tak benar. Bahkan pihak Deplu menyatakan hal itu tak perlu dirisaukan," kata capres yang akan minta restu Soeharto itu.Setelah menjelaskan posisinya yang seolah menjadi "calon korban" ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi warganya, Wiranto kembali mengritik pemerintah. Merujuk kasus itu, Wiranto menyebut pemerintah tidak mampu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Wiranto juga menilai pemerintah saat ini tidak mempunyai komitmen terhadap wawasan kebangsaan. Buktinya, sejumlah menteri memilih mundur dari kabinet untuk menjadi capres yang bersaing dengan presidennya. "Mestinya menteri sebagai pejabat publik harus punya pertanggungjawaban publik untuk mengikuti terus pemerintahan yang ada," katanyaSetelah Wiranto, sore nanti dijadwalkan capres lain yakni Gus Dur, Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengisi debat capres tersebut. (iy/)