Suriah Kecam Sanksi AS

Jakarta - Pemerintah Suriah mengecam sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Perdana Menteri (PM) Suriah Naji al-Otari mencetuskan, sanksi AS tersebut "tidak adil dan tidak dibenarkan."Meski begitu, PM Suriah berharap dialog dengan Washington masih akan terus berlanjut. Menurut Radio Damaskus, yang mewakili pandangan pemerintah, sanksi ini akan memperumit masalah di wilayah Timur Tengah yang memerlukan kestabilan. Demikian seperti dilansir Associated Press, Kamis (13/5/2004).Dikatakannya, jika Washington berharap hukuman ini akan membawa pada isolasi Suriah atau pengurangan perannya, maka hal itu adalah salah. Karena masalah peran Suriah bukan untuk dikompromikan atau diperas.Pemerintah AS menetapkan embargo ekonomi pada Selasa (11/5/2004) waktu setempat sebagai respons atas tuduhan bahwa Suriah mendukung terorisme. Tudingan ini telah berulang kali dibantah pemerintah Suriah.Sanksi ekonomi AS ini juga mendapat kecaman keras dari Liga Arab yang beranggotakan 22 negara. Menurut organisasi tersebut, embargo ini akan memperburuk opini Arab terhadap AS. "Penerapan sanksi tidak sejalan dengan kepentingan stabilitas dan perdamaian, yang diaspirasikan semua negara Arab," demikian statemen Liga Arab.Dengan sanksi ini, Departemen Keuangan AS bisa membekukan aset-aset warga Suriah dan lembaga yang terlibat dalam terorisme, senjata pemusnah massal, dan terorisme di Irak. Juga melarang hubungan antara bank-bank AS dan bank nasional Suriah.     AS sejak lama telah menuding Damaskus mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon. Suriah juga dituduh gagal menghentikan para gerilyawan menyeberangi perbatasan negeri dan masuk ke Irak. Suriah masuk dalam daftar Departemen Luar Negeri AS tentang negara-negara penyokong teror. (ita/)