Mapolres Jakut Disumbang Pengusaha, Kapolri Jamin Profesional

Jakarta - Pembangunan Mapolres Jakarta Utara senilai Rp 20,4 miliar disumbang 11 perusahaan. Kalau perusahaannya bermasalah? Kapolri menjamin pihaknya tetap profesional.Peresmian Gedung Mapolres Jakut berlantai 6 yang lengkap dengan fasilitas modern ini dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar pukul 15.00 WIB, Rabu (12/5/2004).Tercatat ada 11 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang menyumbang pembangunan gedung tersebut. Antara lain Mangga Dua Town Square, Agung Podomoro, Suma Recon, Mandala Permai, Wisma Benhil, Nusa Kirana, PT Djarum, dan PT Astra Motor.Beberapa diantara perusahaan itu disebut-sebut memiliki kasus pembebasan tanah dan perluasan tanah di Jakarta Utara.Saat dikonfirmasikan, Da'i mengakui bantuan yang diberikan kepada polisi itu tidak mengikat dan tidak akan mempengaruhi profesionalitas Polri."Sumbangan itu tidak ada ikatan apapun. Jadi sama kedudukannya, kalau ada masalah hukum tetap akan ditindak. Memang landasan hukum soal sumbangan itu tidak ada dalam aturan. Namun supaya transparan, sumbangan-sumbangan akan didaftarkan dan dilaporkan ke Komisi I DPR sebagai bentuk kontrol."Demikian kata Da'i usai meresmikan Gedung Mapolres Jakut. Dia didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Makbul Padmanegara dan Kapolres Jakut Kombes Pol Joko Susilo.Menurut laporan keuangan dalam samabutan Kapolres, disebutkan sumber-sumber keuangan pembangunan Mapolres mulai 9 maret 2003. Pembangunan tahap I meliputi gedung 6 lantai beserta fasilitas senilai Rp 15,7 miliar. Tahap II meliputi bangunan 2 lantai termasuk masjid beserta fasilitas lainnya Rp 4,7 miliar. Total sumber anggaran diperoleh secara swadaya berdasarkan sumbangan Konsorsium 11 Perusahaan.Da'i mengakui, dari anggaran APBN yang ada tidak mampu mencukupi pembangunan sekitar 120 polres yang tersebar di kecamatan dan kabupaten di Indonesia akibat pemekaran sejumlah wilayah."Tahun depan ada sekitar 20 polres yang akan dibangun. Prioritasnya polres-polres yang dibentuk adalah yang di daerah konflik dan perbatasan seperti Aceh dan Kalimantan," janji Da'i. (sss/)