Dari 550 Anggota DPR Terpilih, Hanya 2 Pilihan Rakyat

Bandung - Ternyata wakil rakyat yang terpilih ke DPR, masih lebih banyak yang ditentukan oleh parpolnya. Pola pemilihan wakil rakyat secara langsung tidak berjalan baik karena "kebingungan" masyarakat dan jalan pintas para elit parpol yang mengajak "coblos saja tanda gambar partai".Dari 550 orang anggota DPR-RI hasil Pemilu 2004 ini, hanya ada 2 orang saja yang benar-benar terpilih karena melampaui Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Demikian dipaparkan peneliti dan pengamat politik dari UGM Prof Dr Riswandha Imawan dalam Lokakarya Masalah Kebangsaan di Gedung Merdeka, Jl Asia-Afrika Bandung, Rabu (12/5/2004).Menurut Riswandha, hal ini terjadi karena pendidikan politik di Indonesia yang dilakukan secara sporadis. Bahkan tanpa desain besar yang jelas arahnya.Dalam pandangannya, ada 2 faktor yang mendasarinya. Pertama, orientasi para elit sendiri untuk sekadar berkuasa. "Ini membuat mereka lebih suka menikmati kebodohan rakyat daripada menolong rakyat dari kubangan ketidaktahuan mereka tentang politik," serunya.Contoh yang jelas dalam hal ini, ya itu tadi. Bagaimana para elit politik mengambil jalan pintas dan justru mengajari para pemilih yang bingung untuk langsung "tusuk saja gambar parpolnya". "Sudah habis-habisan KPU dan LSM mengajari rakyat cara memilih yang benar, dengan mudah dianulir oleh para elit ini melalui jaringan patronase maupun partainya," papar Riswandha lagi.Dan ini akhirnya terbukti. Dari 550 orang anggota DPR-RI, hanya 2 orang saja yang sebetulnya betul-betul dipilih oleh rakyat dan melampaui BPP tadi. Sisanya, mendapat berkah dan anugerah karena lolos berdasarkan urutan yang disusun parpolnya. "Padahal untuk menduduki nomer jadi, diperlukan sumbangan untuk perbaikan gizi partainya. Ini artinya, secara umum sistem pemilu kita kembali ke sistem lama," kata Riswandha.Hal kedua adalah, aktor utama pendidikan politik yaitu parpol-parpolnya, nyaris tak tersentuh gerakan reformasi. "Pertanyaannya, apakah kita bisa berharap terjadi peningkatan pengetahuan politik masyarakat bila aktor utamanya sendiri tidak berubah?" tanya Riswandha lagi.Parpol sendiri setidaknya melakukan 4 peran, yaitu elite recruitment, interest aggregation, point of reference dan direction to government."Ini peran yang sangat menentukan format dan dinamika politik nasional. Bila para elit ini memiliki komitmen yang tinggi pada negara, mereka akan mampu meningkatkan kecerdasan bangsa. Tapi realitasnya, para elit ini justru menggunakan atau menikmati kebodohan massa," tegasnya.Contoh yang nyata untuk ini adalah dalam hal penentuan paket capres-cawapres. "Polanya berpikir jangka pendek. Rakyat diberi kacamata kuda untuk memilih pemimpin yang itu-itu saja. Ini tidak menguntungkan bagi kelanjutan hidup bangsa Indonesia. Pola semacam ini berpotensi meningkatkan konflik dalam pemilihan presiden 5 Juli 2004 mendatang," katanya mengingatkan. (nrl/)