TNI Beri Waktu GAM 36 Jam Bebaskan Ferry Santoro dkk

Banda Aceh - TNI akan memberikan waktu 36 jam kepada GAM dan para pekerja kemanusiaan dalam proses pembebasan ratusan sipil, termasuk Ferry Santoro, di kawasan Aceh Timur. Untuk proses pembebasan sandera, disepakati ICRC dan PMI akan diwakili masing-masing dua orang.Hasil itu diperoleh setelah Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) NAD, Mayjen Endang Suwarya melakukan pertemuan dengan ICRC dan PMI di Banda Aceh, Rabu (12/5/2004) pagi. Pertemuan ini terkait dengan rencana pembebasan ratusan tawanan sipil oleh GAM, yang direncanakan akan dilakukan Kamis (12/5/2004)besok.36 Jam itu dikatakan Komandan Satuan Tugas Penerangan PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono terhitung pada 6 jam sebelum hari pembebasan dan 6 jam setelah satu hari pembebasan ditambah satu hari proses pembebasan. Ditya menegaskan, TNI tidak akan melakukan pergerakan di sekitar lokasi pembebasan dalam hitungan waktu tersebut."Kita ingin pembebasan itu dilakukan secepat-cepatnya. Jadi, hitungan 36 jam itu, dari waktu yang nanti disepakati di lapangan. Terserah kapan waktunya, yang jelas kita ingin cepat karena pertimbangan rasa kemanusiaan," ujar Ditya pada wartawan di Media Centre, Banda Aceh, Rabu (12/5).Dia menambahkan, dalam rombongan pembebasan ini akan ikut beberapa wartawan. "Akan ada 3 wartawan yang dipilih untuk masuk ke dalam. Siapa saja, kita belum tahu. Soalnya, Ishak Daud tetap menginginkan ada wartawan yang meliput proses pembebasan itu dari lokasi pembebasan. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ICRC dan PMI tidak mengizinkan semua wartawan untuk ikut," jelasnya.Menurut Ditya, belum ditentukan siapa saja wartawan yang akan ikut dalam rombongan PMI dan ICRC. "Terserah nanti bagaimana kawan-kawan wartawan di lapangan. Yang jelas, karena dalam kelompok tawanan itu ada juru kamera RCTI, pasti salah satunya wartawan dari RCTI," lanjutnya.Sejauh ini, belum ada tanggapan dari GAM. Terakhir dihubungi detikcom pada Selasa sore kemarin, Komandan Operasi GAM Peureulak, Ishak Daud mengatakan, GAM tidak bersedia menerima PMI sebagai fasilitator pembebasan. "Kami hanya ingin ICRC, karena PMI tidak netral," katanya.Saat ini wartawan dari berbagai media, baik lokal maupun nasional, sudah mulai berkumpul di Lhokseumawe, Aceh Utara. (nrl/)