Isu Militerisme Telah Dipolitisir

Jakarta - Demo menolak capres yang berasal dari mantan militer terus marak. Dewan Eksekutif LSI Denny JA menilai, isu militerisme yang terus marak itu telah dipolitisir untuk menjatuhkan lawan."Isu militerisme sekarang ini lebih dipolitisir oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan presiden," kata Denny JA usai mengungkapkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2004). Isu militerisme merupakan bagian perang opini yang akan terus berlangsung menjelang Pemilu Presiden 5 Juli 2004 mendatang. Siapa yang menyebar isu itu? Denny menduga dilakukan oleh lawan politik capres militer. Dalam survei LSI menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memperoleh suara terbanyak. Sedangkan Mega menempati urutan kedua dalam Pemilu Presiden mendatang. "Isu militerisme ini perang opini. Bisa jadi yang disebut militer itu akan membuat isu yang melemahkan Mega dan sebaliknya," kata Denny. Denny menegaskan, antara militerisme dengan purnawirawan militer harus dipisahkan. Militerisme itu adalah operasi politik yang dilakukan dengan cara-cara militer. Operasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk orang-orang sipil. Dicontohkan, dalam sejarah yang paling otoriter adalah Hitler dan Stalin yang justru berasal dari sipil. Sementara 2 presiden Amerika Serikat, Harry S Truman dan Eissenhower yang berasal dari purnawirawan militer bisa bertindak demokratis. "SBY itu anti militerisme. Jadi tak adil kalau mengaitkan militerisme dengan purnawirawan militer," kata Denny. Denny tak setuju jika purnawirawan militer disebut mempunyai kecenderungan menjadi otoriter yang tinggi. Sistem yang ada sekarang ini setelah UUD 1945 diamandemen tidak lagi membuka peluang bagi presiden bersikap otoriter. (iy/)