Muhammadiyah Tuntut Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama di Indonesia

Jakarta - Maraknya tindak kekerasan yang dilatarbelakangi motif agama, seperti kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan pembakaran rumah ibadah di Temanggung, Jawa Tengah, dinilai menjadi tanggung jawab pemerintah . Muhammadiyah mendesak pemerintah yang bertugas sebagai pengayom kebebasan warga negara untuk menjamin kebebasan beragama.

Kasus demi kasus yang terjadi di Indonesia yang menyerempet isu SARA tersebut, mengundang penyesalan dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan  atas lemahnya wibawa pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berbau agama dan menimbulkan korban jiwa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PW Muhammadiyah Sulsel, KH Alwi Uddin saat dihubungi detikcom, selasa (8/2/2011).

Menurut KH Alwi, pemerintah seharusnya memiliki strategi jitu dalam menyelesaikan konflik sosial yang berbau SARA tersebut, agar tindak kekerasan pada kaum minoritas tidak berlanjut secara terus menerus di negeri ini.

"Pemerintah harus mengayomi dan melindungi kebebasan warganya memeluk agama, ormas Muhammadiyah sangat menyesalkan atas terjadinya perusakan rumah ibadah dan jatuhnya korban jiwa," tutur KH. Alwi.

Selain itu, KH Alwi juga mengharapkan agar persoalan perbedaan keyakinan itu tidak diselesaikan dengan cara-cara kekerasan semata. Seharusnya, lanjut KH Alwi, amar ma'ruf nahi munkar ditempuh dengan pendekatan dakwah yang persuasif dan penuh kedamaian.

"Di dalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluknya, soal kesadaran itu memerlukan hidayah dari Allah," pungkas Ketua Umum PW Muhammadiyah Sulsel yang juga akademisi UIN Alauddin Makassar ini.
(mna/van)