Persoalan esensi demokrasi itu menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan 60 delegasi dari Indonesia, Filipina, Timor Leste dan Thailand yang mengikuti International Conference – Workshop of Democracy Education at Municipal Level (Local Democracy) di Hotel Tiara, Medan, yang berakhir Selasa (8/2/2011).
Salah satu peserta konferensi yang juga Ketua Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Muhammad Jailani menyatakan, konferensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang yang diharapkan dapat segera disampaikan kepada pemerintah masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Jailani, pendidikan demokrasi juga perlu diberikan kepada siswa sebagai pelajaran ekstra kurikuler di sekolah, khususnya dalam upaya pemberian pelajaran kepada siswa mengenai peran serta dalam kehidupan demokrasi. Poin rekomendasi berikutnya, perlu diberikan pendidikan politik khususnya demokrasi kepada siswa selaku individu yang memiliki hak suara dan akan memegang tongkat estafet kepemimpinan.
"Selain itu, direkomendasikan juga tentang perlunya diberikan peningkatan kapasitas kepada guru mengenai hak anak secara umum dan pendidikan demokrasi lokal, agar guru dapat memahami kebutuhan siswa akan pendidikan politik, khususnya demokrasi lokal," kata Jailani.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Indonesia dalam Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Asean (ACWC/Asean Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children), Ahmad Taufan Damanik menyatakan, konferensi ini setidaknya sudah membangun persepsi yang sama tentang perlunya dibangun kesadaran demokrasi tingkat lokal sejak dini.
Konferensi Democracy Education at Municipal Level (Local Democracy) yang digagas Yayasan KKSP bersama Friedrich Ebert Stiftung (FES) ini berlangsung sejak Minggu (6/2/2011). Para peserta umumnya merupakan pejabat di kementerian pendidikan masing-masing negara peserta, aktivis, maupun guru.
(rul/rdf)










































