Penanganan Konflik Keagamaan Harus Libatkan Menteri Agama

Jakarta - Penanganan kasus konflik keagamaan tidak cukup hanya ditangani oleh melalui jalur hukum oleh jajaran kepolisian. Kementerian Agama harus ikut turun tangan demi mengantisipasi berlanjutnya kekerasan di tempat lain.

Demikian saran Wakil Ketua Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menanggapi aksi kekerasan keagamaan di Cikeusik di Pandeglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Dia ditemui wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

"Saya minta Menteri Agama menangani langsung masalah ini, jangan sibuk urus yang lain," ujar Priyo.

Dua kasus kekerasan keagamaan yang terjadi beruntun menurutnya patut dicermati secara seksama. Bila penanganan tidak tuntas dan terlalu bertele-tele, ada kemungkinan kasus serupa akan terulang di tempat lain yang mungkin membawa kerusakan lebih besar.

"Ini masalah serius dan bisa meledak jadi masalah besar. Segera tegakkan hukum, kepolisian dan Kementerian Agama harus turun tangan," wanti Priyo.

Politisi dari Partai Golkar ini menyesalkan masih terjadinya aksi kekerasan yang pelakunya menggunakan isu dan simbol-simbol keagamaan. Tanggung jawab menjaga situasi yang aman merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, terutama pada tokoh dan pemimpin setempat.

"Ada yang hilang dari masyarakat kita. Ayo tingkatkan lagi hormat menghormati antar umat beragama, itu tugas tokoh masyarakat dan pemimpin memberikan pencerahan. Masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol tertentu," ujar Priyo.

(lh/nrl)