"Ya, nanti siang saya akan bertemu dengan Pak Jero Wacik untuk mendiskusikan masalah ini. Saya sudah baca bahan-bahannya dan nanti akan kita bicarakan," kata Todung saat berbincang dengan detikcom, Selasa (8/2/2011).
Todung mengatakan, pihaknya telah membuat surat kepada Yayasan New7Wonders. Isi surat itu intinya mempertanyakan alasan didepaknya Kemenbudpar dari 'pengawal' Pulau Komodo sebagai salah satu finalis New7Wonders.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Jero mengaku sangat kesal dengan sikap yayasan. Ia bahkan mengancam yayasan tidak boleh menggunakan nama Komodo untuk kepentingan apapun juga. Menurutnya, Pulau Komodo milik Indonesia dan jika ingin menyebutnya, pihak New7Wonders harus meminta izinya selaku Menteri Budpar.
Yayasan New7Wonders menyatakan Komodo tetap bertahan dalam nominasi dan Kemenbudpar dikeluarkan dari Komite Pendukung Resmi. Reaksi Kemenbudpar dinilai negatif oleh Yayasan.
"Mereka bereaksi dengan informasi salah yang kejam, memunculkan (isu) soal komitmen finansial dan tindakan penuh prasangka untuk menutupi kurangnya tanggung jawab dan tugas moral," kata Presiden New7Wonders Bernard Weber, dalam rilis kepada detikcom, Senin (7/2).
Weber tadinya mengharapkan Kemenbudpar bertanggung jawab menghargai dan mencari solusi atas berbagai kesepakatan, karena Jakarta akan menjadi tempat penganugerahan New7Wonders of Nature pada tanggal cantik 11.11.11. Weber menegaskan komitmen itu sudah ditandatangani melalui konsorsium yang ditunjuk Kemenbudpar.
"Ditandatangani pada Desember 2010 dengan Konsorsium Swasta Indonesia yang terkemuka, yang diajukan oleh Kemenbudpar langsung," ungkap Weber.
(ken/fay)
