FPDIP: Ada Pembiaran Pemerintah dalam Insiden Ahmadiyah di Cikeusik

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) menilai pemerintah telah gagal terkait insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Amanat konstitusi untuk menjamin kebebasan warga negara dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah diabaikan.

"FPDIP mengutuk kekerasan pelanggaran HAM dan menilai adanya pembiaran negara, terutama oleh Polri dan pimpinan daerah," kata anggota FPDIP, Eva Kusuma Sundari, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Eva meminta agar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengadakan pengusutan tuntas secara adil dan tidak bias dalam insiden Minggu (7/2) yang menewaskan 3 jemaat Ahmadiyah itu.

"Menyesalkan lemahnya respons pemerintah, berupa sikap prihatin dan mengecam terjadinya kejadian tersebut," terangnya.

Sepatutnya, pemerintah membentuk tim investigasi dan penyelesaian menyeluruh sehingga kejadian tersebut tidak menjadi siklus yang berulang.

"FPDIP menuntut kepada pemerintah untuk bertindak tegas, dan menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara minoritas," urainya.

Eva juga meminta agar kinerja Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dievaluasi. "Di Kementerian Agama ada Ditjen Pembinaan Masyarakat. Apa kerjanya sehingga bisa seperti ini. Seharusnya bisa membina pendakwah-pendakwah ustadz biar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," tutupnya.

(ndr/nrl)