Anggota KPU Tak Pegang Proyek Logistik Pilpres

Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan terlibat dalam panitia pengadaan barang untuk pemilu presiden dan wakil presiden (wapres). Hal ini berbeda dengan pemilu legislatif yang anggota KPU juga disibukkan dengan proyek logistik.Nah, untuk pemilu presiden, peran anggota KPU hanya terlibat secara tidak langsung dalam pengawasan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di ruang kerjanya Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Senin (10/5/2004). "Saya usulkan ke pleno agar KPU tidak terlibat menjadi panitia pengadaan barang," ujarnya.Menurut Ramlan, mayoritas anggota KPU telah menyetujui usulan yang dilontarkannya. Dia mencontohkan diantaranya, Rusadi Kantaprawira, Mulyana W Kusumah dan Daan Dimara. Selanjutnya, pengadaan logistik akan ditangani sekretariat jenderal. "Namun, hal itu belum menjadi keputusan pleno. Meski telah disepakati, masih akan dibahas dalam pleno secara lengkap," katanya.Dikatakan Ramlan, dengan tidak terlibat sebagai penitia pengadaan barang, anggota KPU dapat memusatkan perhatiannya pada pemilu pemilihan presiden dan wapres. "Ini supaya anggota KPU bisa fokus," lanjutnya.Untuk pengadaan surat suara, kata Ramlan, akan dilakukan dengan pemilihan langsung. Berbeda dengan pemilu legislatif, surat suara akan dicetak langsung percetakan dan tidak lagi melalui konsorsium. "Jadi tidak melalui konsorsium tapi percetakan langsung berhubungan dengan KPU," jelasnya. (nrl/)