"Pesan saya pada masyarakat tidak mengambil tindakan anarkis karena sangat tidak dibenarkan atas dalih apapun, alasan apapun, oleh siapapun serta kepada siapapun," kata Suryadharma.
Imbauan ini disampaikan Suryadharma usai membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Jatim di Asrama Haji, Jatim, Senin (7/2/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengenai Ahmadiyah itu silakan menilai secara langsung, apakah tidak bertentangan dengan Islam atau tidak. Silakan menilai itu," ujarnya.
Suryadharma enggan menanggapi apakah pihaknya akan membubarkan Ahmadiyah. "Nanti ada kesalahpahaman jika berikan penilaian," kata pria yang juga Ketum DPP PPP ini.
Dikatakan dia, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan Menkopolkam, Mendagri, Kapolri da Jaksa Agung pada Minggu 6 Februari malam.
Dalam rapat tersebut disepakati ada 7 poin, salah satunya pihaknya, mendagri dan Jaksa Agung diminta untuk melakukan evaluasi Surat Keputusan Bersama 3 menteri.
"Tapi bukan materinya, melainkan pelaksanaannya yakni mengevaluasi kejadian yang lalu hingga sekarang. Dan hasilnya akan disampaikan ke monkopolhukam dan diteruskan ke presiden," kata dia.
Opsi lainnya dalam rapat tersebut, Suryadharma menyebutkan jika ada usulan Ahmadiyah diminta menanggalkan keislamannya. "Kalau dia menanggalkan, saya yakin semua pihak tidak akan mempermasalahkan jika Ahmadiyah menanggalkan keislamannya. Seperti masjid. Tapi masalahnya Ahmadiyah tidak bersedia menanggalkan keislamannya," paparnya.
(bdh/aan)











































