Boediono: Krisis di Timteng Akibat Hilangnya Kepercayaan Publik

Jakarta - Wakil Presiden Boediono menyoroti krisis politik yang saat ini melanda negara-negara di Timur Tengah,  terutama di Mesir dan Tunisia. Boediono mengatakan, gejolak yang terjadi di negara-negara tersebut  adalah akibat hilangnya kepercayaan publik terhadap penguasa.

"Ledakan politik yang sekarang terjadi di Timur Tengah mengindikasikan bahwa sesuatu yang cukup  mendasar sedang berlangsung. Itu ada hubungannya dengan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap  pemerintah atau bahkan terhadap sistem pemerintahan," kata Boediono.

Boediono berbicara saat membuka The 2nd International Conference Asian Association for Public  Administration (AAPA) di Gedung F lantai 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (7/2/2011).

Hadir dalam pembukaan konferensi itu itu Presiden AAPA Akira Nakamura dan Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri.

Menurut Boediono, di negara yang paham demokrasinya telah berkembang dewasa, hilangnya kepercayaan  publik terhadap pemerintah akan tampak pada saat pemilu. Misalnya Amerika Serikat (AS) pada era 1930-an. Saat itu, AS dilanda depresi cukup hebat yang membuat warganya menderita.

Akan tetapi, demonstrasi dan kekerasan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang tengah  berkuasa, tidak terjadi di AS. Yang ada adalah pergantian Presiden dari Partai Rapublik ke Partai  Demokrat, yakni Franklin D Roosevelt.

Contoh lainnya adalah Jepang. Kelesuan ekonomi berkepanjangan yang sempat melanda negeri matahari terbit membuat kabinet akhirnya jatuh. Akan tetapi, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik tidak  banyak terpengaruh. Malaise itu juga tidak membuat Jepang mengubah sistem politiknya.

Hal yang berbeda, lanjut Boediono, terjadi di Timur Tengah saat ini dan ada yang sudah menimpa banyak  negara di Asia sebelumnya. Rezim yang sedang bercokol umumnya digulingkan oleh demonstrasi massa dalam  skala besar seperti di Korea Selatan (1970), Filipina (1986), dan juga Indonesia (1998).

"Di semua negara-negara ini rezim otoriter telah digantikan oleh bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih demokratis," ucap Boediono.

(irw/nrl)