Demokrasi Jangan Terjebak pada Prosedur

Medan - Pelaksanaan demokrasi hendaknya tidak terjebak pada konteks prosedural. Jika prosedur terlalu dikedepankan, maka akan ada upaya-upaya mencederai demokrasi dengan cara mengakali prosedur.

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara (Sumut) Prof Nur Ahmad Fadhil Lubis menyatakan, demokrasi bukanlah sesuatu yang sempurna, melainkan memiliki cacat bawaan. Sentuhan lokal yang akan membuatnya pas untuk diterapkan di suatu daerah tertentu.

“Demokrasi yang berhasil dijalankan di suatu negara, belum tentu bisa dilaksanakan di Indonesia, karena memang demokrasi bukanlah sesuatu yang pas ditempatkan di mana saja,” kata Fadhil Lubis yang berbicara di hadapan delegasi sejumlah negara yang menghadiri International Conference – Workshop of Democracy Education at Municipal Level (Local Democracy) di Hotel Tiara Jl. Cut Meutia, Medan, Minggu (6/2/2011) malam.

Untuk mengatasi masalah cacat bawaan tadi, kata Fadhil Lubis, maka yang perlu dilakukan adalah mengkombinasikannya dengan kearifan-kearifan lokal. Maka Pancasila yang dipergunakan Indonesia merupakan contoh bagaimana konsep demokrasi itu dikombinasikan dengan kearifan lokal.

“Demokrasi adalah suatu ide, suatu yang universal. Saking universalnya, masing-masing orang punya definisi tentang demokrasi itu. Di sinilah peran local wisdom atau kearifan lokal untuk menerjemahkannya. Karena tidak ada demokrasi yang fit for all,” kata Fadhil Lubis dalam acara yang digagas Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) tersebut.

Untuk itu, kata dia lagi, perbaikan terhadap demokrasi harus terus dilakukan. Jangan terpaku pada demokrasi yang sibuk dengan prosedur atau prosedural demokrasi, yang lebih mempersoalkan konsep seperti 50 plus satu suara sebagai ukuran demokrasi. Demokrasi harus bisa mengakomodir kepentingan lokal, seperti konsep Dalihan Natolu dalam adat Batak Toba.

“Dalam Dalihan Natolu, kendati pun seseorang itu jenderal, kalau posisinya anak boru, ya dia harus tahu tempatnya di mana,” katanya.

Persoalannya di Indonesia saat ini, kata Fadhil, kendati Pancasila masih menjadi formula yang tepat, tetapi aplikasinya dalam beberapa hal cenderung tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Misalnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang membutuhkan waktu lama dan mahal, namun ternyata yang memenangi Pilkada tersebut bukanlah orang yang terbaik. Hal ini disebabkan masalah prosedur itu. Prosedur yang sulit dan butuh biaya untuk suatu demokrasi, maka ketika prosedur terpenuhi, hasilnya tidak memenuhi harapan.

“Menjadi kepala daerah dianggap sebagai investasi. Karena membutuhkan biaya yang mahal, maka kepala daerah yang terpilih hanya memikirkan bagaimana modalnya kembali pada beberapa tahun pertama. Tahun berikutnya mengumpulkan modal untuk ikut pemilihan kedua, sehingga tidak ada waktu memikirkan rakyat,” tukasnya.

(rul/lrn)