Empat Negara Bahas Pendidikan Demokrasi Lokal di Medan

Medan - Sebanyak 60 orang delegasi dari perwakilan empat negara di Asia Tenggara menghadiri International Conference – Workshop of Democracy Education at Municipal Level (Local Democracy), di Medan, Minggu (6/2/2011) malam.

Kegiatan ini akan merumuskan rekomendasi dalam pengembangan pendidikan demokrasi lokal yang dapat diterapkan di negara-negara di wilayah ASEAN (Association of South East Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara).

Negara-negara yang turut serta dalam konferensi yang dilaksanakan Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) ini, antara lain, Filipina, Timor Leste, Thailand dan Indonesia.

Hingga beberapa hari ke depan para delegasi akan mengkaji tantangan dan peluang muatan pengetahuan demokrasi lokal bagi siswa di negara-negara tersebut.

“Workshop akan menjadi ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman serta mendapatkan masukan dalam me-review dan mengintegrasikan isi demokrasi lokal ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan,” kata Maman Natawijaya, Ketua Panitia Pelaksana dalam keterangannya usai kegiatan pembukaan kegiatan yang berlangsung Minggu malam. Sedangkan kegiatan resmi mulai berlangsung Senin besok.

Konferensi ini diagendakan akan menghadirkan sejumlah pembicara dari negara-negara peserta. Antara lain DR Pimon Ruetrakul akademisi dari Foreign Affairs, King Prajadhipok's Institute, Thailand dan juga Co-Director Center for Civic Education Program, Thailand, Hermenegildo Custodio Da Silva dari Inspectorate of Education Kementerian Pendidikan Nasional Timor Leste, DR Hermana Soemantri dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.

Selain menjadi ajang bertukar pengalaman, dalam konferensi ini juga akan disampaikan hasil penelitian dan tinjauan yang dilakukan KKSP tentang materi pelajaran Pendidikan Kewargangeraan (PKn) di beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di tiga kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Direktur Eksekutif KKSP Muhammad Jailani menyatakan, pelaksanaan konferensi ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan penelitian, pembuatan modul dan pelatihan bagi guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan telah dilakukan tahun 2010 lalu. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan materi demokrasi lokal ke dalam kurikulum pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

“Maka, konferensi ini menjadi momen yang sangat berharga berbagi informasi akan hasil penelitian, metode training, pengembangan modul dan praktik-praktik pengintegrasian demokrasi lokal ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak saja antarakademisi, namun juga pengamat pendidikan, pemegang kewajiban dalam pelaksanan pendidikan, praktisi pendidikan di Indonesia maupun dari negara tetangga,” kata Jailani.


(rul/lrn)