Tuntut Panitia New7Wonder, Kemenbudpar Gandeng Todung Mulya Lubis

Jakarta - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sedang mempersiapkan langkah hukum terkait ancaman pencoretan Pulau Komodo dari daftar calon 7 keajaiban dunia. Pengacara kondang Todung Mulya Lubis pun ditunjuk sebagai kuasa hukum.

"Iya benar, terkait New7Wonder, tapi penjelasannya nanti saja ya," ujar Todung ketika dihubungi detikcom, Minggu (6/2/2011).

Menbudpar Jero Wacik sebelumnya sudah menyatakan kekecewaannya terhadap ancaman panitia New7Wonder. Penolakan Indonesia sebagai tuan rumah karena permintaan fee sebesar USD 45 juta seharusnya tidak menghapus daftar Pulau Komodo sebagai finalis.

"Karena saya bilang tak bisa, mereka bilang kalau Indonesia tak mau jadi tuan rumah kita bisa delete. Saya heran karena kalau Indonesia tidak mau kan ada 27 negara lain. Kita masih bisa bersaing masuk 7 besar," kecam Jero usai rapat bersama presiden.

"Mereka mengancam Indonesia kalau tak mau jadi tuan rumah kita hilangkan komodo. Lalu saya jawab, suratnya baru hari ini tidak bersedia karena terlalu mahal. Nasionalisme saya bangkit juga. Masak diancam-ancam LSM tak jelas gitu. Keabsahan LSM itu juga belum tentu kredibel. Karena diancam-ancam rasa kebangsaan saya bilang tak mau," sambungnya.

Sementara itu, versi dari Yayasan New7Wonders justru bertolak belakang dengan pemerintah Indonesia. Yayasan yang bermarkas di Zurich, Swiss, itu menuding Kemenbudpar dianggap wanprestasi atas aspek legal formal yang harus disiapkan menjelang malam penganugerahan pada 11 November 2011 mendatang. Respons Kemenbudpar yang lamban dan diskusi yang tidak produktif telah melelahkan Yayasan New7Wonders

Presiden Yayasan New7Wonders Bernard Weber menjamin, asalkan semua permasalahan ini bisa diatasi, pencopotan Komodo dari nominasi akan dibatalkan. Komodo pun bisa tetap menjadi finalis menuju puncak penghargaan di mana akan dipilih 7 keajaiban alam terbaik di planet Bumi.
(mad/mad)