Angket Mafia Pajak Mulai Dibahas Setgab Koalisi

Jakarta - Kekhawatiran PDIP terkait pengganjalan angket mafia pajak beralasan. Sekretariat Gabungan Koalisi (Setgab) mulai membahas penggunaan hak angket mafia pajak di DPR. Perdebatan di internal Setgab belum mengerucut ke sebuah keputusan bersama.

"Rapat Rabu malam lalu mambahas tentang mafia pajak, situasi di Mesir, koin Presiden SBY. Angket mafia pajak dibicarakan namun tidak diambil keputusan," ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2011).

Menurut Jafar, Setgab belum pada kesimpulan menyamakan persepsi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan arah sejumlah fraksi terkait usul angket ini.

"Di rapat pertemuan rapat setgab koalisi tidak ada keputusan agar partai koalisi
menarik dukungan. Tetapi kalau ada pertimbangan sendiri masing-masing saya pikir
itu dari mereka. Memang angket hak anggota tapi itu tergantung fraksi, bisa
saja," terang Jafar.

Pandangan yang disampaikan PD, menurut Jafar tetap yakni cukup dibentuk Pansus
biasa untuk mengawasi kinerja penegak hukum mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan. PD meyakini tidak ada alasan menggulirkan hak angket mafia pajak.

"Pansus oke, kalau angket semua komisi ikut sehingga menyita energi dan waktu kita. Cukup gabungan Komisi III dan XI," papar Jafar.

(van/gun)