Tak Pengalaman Soal Kereta Api, BHD Tak Tepat Jadi Komisaris PT KAI

Jakarta - Pengangkatan mantan Kapolri Jenderal (purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD) sebagai komisaris utama PT KAI dinilai tidak tepat. BHD sama sekali tak punya pengalaman dalam bidang perkeretaapian.
 
"Backgroundnya tidak sesuai. Seharusnya dipilih orang yang punya background orang perhubungan. Yang mengerti masalah perkeretaapian," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam jumpa pers di kantornya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/2/2011).

Djoko menganggap alasan pemerintah mengangkap BHD karena bisa mengatasi permasalahan bonek dan kriminalitas, hanya dibuat-buat. Permasalahan perkeretaapian sangatlah kompleks, bukan masalah bonek dan kriminalitas saja. Tetapi bagaimana memperbaiki seluruh sistem perkeretaapian mulai dari persinyalan, rel, masinis, dan lain-lain.

"Soal bonek dan pelemparan batu itu hanya masalah sosial. Masih banyak permasalahan lain. Apalagi ini kan Kapolrinya mantan," jelasnya.

Djoko mengaku memang penunjukkan mantan pejabat Polri untuk mengisi posisi komut suatu BUMN merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Tindakan ini dinilai merupakan tindakan yang tidak profesional dan hanya berpegang pada kepentingan politik saja.

"Memang ini hak prerogatif pemerintah. Ya ini sudah biasa mantan-mantan pejabat mengisi komisaris atau duta besar. Tapi harusnya diisi yang profesional dna mengerti di bidangnya," pintanya.

BHD menjadi Komut PT KAI menggantikan Budhi Muliawan S. Selain itu, pemerintah juga merombak beberapa direksi dan komisaris KAI lainnya. BHD dinilai kenyang pengalaman dan berpotensi untuk menertibkan kenakalan masyarakat di kereta contohnya pelemparan batu ke kereta dan lain sebagainya.


(gus/fay)